Melalui Koordinasi, Bapas Kelas II Pontianak Lakukan Penguatan Hubungan Kelembagaan dengan Kejari Bengkayang

Kamis, 24 Januari 2019, H. Repito Jumalio Kasubsi Bimbingan Klien Anak pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak, melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bengkayang. Repito beserta rombongan disambut Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bengkayang Ardhi Prasetyo, S.H.

Dalam keterangannya, Repito menjelaskan bahwa koordinasi yang dilakukan merupakan bagian dari agenda penguatan hubungan kerjasama antara Kejaksaan yang bertindak sebagai dominus litis dengan Balai Pemasyarakatan, secara khusus terhadap penanganan masalah anak.

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Bengkayang Ardi Prasetyo, S.H saat menerima kunjungan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak.

“Dalam waktu dekat, sebagai bentuk penyelenggaraan perlindungan anak dalam Sistem Pemasyarakatan, Pemerintah telah menyiapkan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Sambas yang nantinya dapat meng-cover kebutuhan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di 3 (tiga) Kabupaten/Kota yakni, Sambas, Singkawang dan Bengkayang. Pembangunan Balai Pemasyarakatan di Kabupaten Sambas tersebut telah mencapai 90%”, ungkap Repito.

Dengan hadirnya Balai Pemasyarakatan di Sambas diharapkan dapat mengurangi beban kerja yang saat ini sebagaimana diketahui, Bapas Pontianak melayani 7 (tujuh) wilayah kabupaten/kota. Sebagai informasi tambahan, Balai Pemasyarakatan merupakan sub sistem penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) yang memiliki peran menyelenggarakan sistem pemasyarakatan bagi klien anak, yang secara konseptual memiliki kedudukan untuk mengintegrasikan klien anak ke dalam masyarakat sehingga dapat menjadi insan yang manfaat bagi negara dan masyarakat.

Diwujudkannya Sistem Peradilan Anak merupakan bagian dari tanggungjawab Indonesia sebagai Negara Peserta (State Party) dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yang kemudian pada Tahun 1990 dielaborasi ke dalam hukum positif Indonesia melalui melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

Bagikan Ke :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top