Kejaksaan Negeri Bengkayang Canangkan Pembangunan Zona Integritas

Good governance dengan 3 (tiga) fungsi dasarnya yakni service, development, empowerment menuntut setiap penyelenggara kekuasaan negara untuk segera mereformasi sistem birokrasi yang berorientasi pada anti korupsi sebagai nilai dasar serta penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dengan mengadaptasi perkembangan teknologi dan informasi.

Agenda reformasi birokrasi di Indonesia memang menyisahkan banyak pekerjaan rumah. Merujuk rilis Transparency International Indonesia (TII), Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada Tahun 2018 hanya menduduki peringkat 89 dunia. Namun, yang menjadi permasalahan utama dalam reformasi birokrasi di Indonesia tentu bukanlah IPK, karena Indeks Persepsi Korupsi hanyalah akumulasi dari agenda dan kinerja sistem birokrasi di Indonesia.

Selamat Datang di Kejaksaan Negeri Bengkayang, “We are ready for serving and educating the citizens”

Adapun yang menjadi permasalahan utama adalah budaya birokrasi dan absennya grand design reformasi birokrasi itu sendiri. Untuk menuntaskan hal tersebut Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Dengan legitimasi yang bersumber dari Peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengelaborasi konsep reformasi birokrasi ke dalam peraturan yang lebih teknis yakni dengan menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Pembangunan Zona Integritas tersebut juga disambut oleh Kejaksaan Negeri Bengkayang dengan mencanangkan pembangunan Zona Integritas yang ditandai dengan Apel Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK-WBBM) yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2018.

Kajari Bengkayang Menandatangani Komitmen Bersama.

Dalam Apel tersebut Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang menyampaikan proses pencanangan pembangunan ZI merupakan bagian dari proses pembangunan ZI.

“Pencanangan Zona Integritas merupakan langkah awal pembangunan Zona Integritas menuju Kawasan WBK dan WBBM. Pencanangan ini hanyalah digunakan sebagai sarana reinforcement atau penegasan niat dan kesiapan kita untuk membangun Zona Integritas itu sendiri”, Kajari Bengkayang dalam amanatnya.

Selain diisi dengan pembacaan dan penandatangan Pakta Integritas, penandatanganan Komitmen Bersama serta pelepasan balon sebagai simbolis, dalam kegiatan pencanangan ZI di Kejaksaan Negeri Bengkayang juga dilakukan penanaman pohon Zona Integritas.

Pelepasan Balon secara Simbolis Diikuti seluruh Pegawai Kejari Bengkayang.

Setidaknya 19 Pohon buahan produktif telah menghijaukan halaman Kejaksaan Negeri Bengkayang. Selain menandai angka tahun penanaman, jumlah pohon yang ditanam juga merupakan angka yang mewakili seluruh ASN yang ada di Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Martinus Hasibuan S.H, menyampaikan aspek filosofis dari penanaman pohon tersebut.

Suasana Penanaman Pohon Zona Integritas.

“Pohon Pencanangan Zona Integritas memiliki aspek filosofis yang dapat mewakili proses pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkayang. Dari segi ukuran, pohon yang ditanam dapatlah menggambarkan sejauh mana kesiapan dan perencanaan kita. Selanjutnya dari aspek aksiologis atau sudut pandang kemanfaatan, pohon yang ditanam merupakan jenis buah-buahan yang akan produktif tidak secara seketika. Dia membutuhkan proses, sentuhan kasih dan cinta”.

“Bukti Cinta, Dedikasi serta Kasih untuk Bumi dan Negeri”

Kegiatan pencanangan pembangunan ZI di Kejaksaan Negeri Bengkayang berjalan dengan khidmat dan penuh rasa kekeluargaan. Semoga Tuhan YME senantiasa merahmati setiap dedikasi, abdi dan cinta insan Adhyaksa untuk Negeri, Amin.

Bagikan Ke :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top