Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) sebagai Rezim Perampasan Aset Tindak Pidana Narkotika*

Kebutuhan akan tindakan internasional untuk mengendalikan penyalahgunaan Narkotika setidaknya telah lama diketahui pada konferensi pertama yang dilakukan di Shanghai, China, pada tahun 1909.

Inisasi pada konferensi yang dihelat pada 110 Tahun yang lalu tersebut ternyata benar adanya. Kondisi peredaran Narkotika pada Tahun 2018 menunjukkan data yang mengkhawatirkan. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar bersama Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan gambaran efek desdruktif dari penyalahgunaan Narkotika. “Sekitar 50 orang meninggal setiap hari karena narkoba dan kerugian ekonomi maupun sosial mencapai Rp 63 triliun per tahun,” ujar Anang dalam jumpa pers bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di kantor pusat Kemenkominfo, Jakarta.

Menurut laporan tahunan UNODC Tahun 2016, banyak biaya yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari masalah Narkotika yang dapat dihitung dalam istilah moneter. Beberapa studi ekonomi telah dilakukan, dan hasilnya menunjukkan bahwa biaya berkisar antara 0,07 dan 1,7 persen dari PDB negara-negara yang diteliti.

Penghitungan yang dilakukan UNODC tersebut bukanlah dalam rangka mematematiskan upaya Pemerintah dalam memerangi Narkotika. Karena sesungguhnya Pemerintah tidak sedang berbisnis dalam melaksanakan tugas welfarestate-nya. Penghitungan tersebut haruslah dimaknai sebagai langkah rasionalisasi dalam politik kebijakan kriminal.

Menurut Barda Nawawi Arief salah satu dari dua tema sentral dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah yang berkaitan dengan penentuan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Setidaknya, pertanyaan tersebut juga harus menjadi diskursus dalam setiap diskusi terkait dengan Narkotika. Apakah pelaksanaan hukuman mati masih diyakini memiliki efek penggentar (general deterrence) untuk kejahatan-kejahatan serupa di masa depan, atau, jangan-jangan Negara telah melanjutkan perayaan ekstrimitas yang sebenarnya telah ditinggalkan setelah pemikiran Kriminolog Beccaria berkembang?

Progresifitas dalam kebijakan kriminal terhadap tindak Pidana Narkotika sebenarnya dapat ditempuh melalui perampasan aset melalui gugatan In Rem atau Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB).

Rezim perampasan asset NCB baru dikenal dalam hukum positif Indonesia setelah diratifikasinya UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption). Model perampasan aset ini memiliki keistimewaan yang mungkin saja dapat memberikan jalan keluar dari kebuntuan dalam Sistem Peradilan Pidana.

Perampasan aset NCB berguna dalam pelbagai konteks terutama ketika perampasan dalam perkara pidana pada umumnya tidak memungkinkan atau tidak tersedia, misalnya pelanggar merupakan buronan, meninggal dunia alasan demikian dikarenakan Sistem Peradilan Pidana membutuhkan presensi pelaku tindak pidana.

Atau dengan alasan lain seperti pelaku berasal dari kalangan yang untouchable dan unreachable dari hukum, kurangnya bukti yang cukup untuk melanjutkan dengan penuntutan orangnya secara pidana. Di sisi lain, perampasan aset NCB dilaksanakan melalui proses peradilan secara perdata (in rem atau asset forfeiture) dimana proseduralnya lebih cepat dan sederhana.

Saat ini Pemerintah melalui BPHN, PPATK, Kejaksaan dan Kepolisian telah membentuk Rancangan Undang-undang Perampasan Aset Tindak Pidana, di mana dalam RUU tersebut secara umum mengatur tentang perampasan asset NCB. Semoga transformasi pada kebijakan kriminal terus berjalan, sehingga Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System) di Indonesia dapat menjalankan fungsinya dengan efektif, professional dan modern.

*Freddy Ferdinant Sanses, Staf Intelijen Kejari Bengkayang.

Bagikan Ke :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top