PENGADUAN & PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kejaksaan Republik Indonesia melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (no legal force or declared void), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (never existed). Adapun akibat dari pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (no legal force);
  2. Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (never existed).
  3. Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah Kawin.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi). Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatursecara limitative  dalam Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari pasal-pasal di atas, dapat dirinci bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

  1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat tersebut adalah :
    • Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
    • Untuk seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, ia harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya (atau wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dalam hal orang tua sudah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, atau oleh Pengadilan dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang tersebut);
    • Bagi calon suami yang berumur kurang dari 19 tahun, dan calon isteri yang berumur kurang dari 16 tahun dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
    • Tidak melakukan perkawinan dengan orang-orang yang dilarang untuk kawin dengannya, yakni :
      • Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
      • Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
      • Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
      • Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
      • Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
      • Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang Kawin.
    1.  
  1. Adanya perkawinan, padahal para pihak masih terikat dalam perkawinan yang sah (atau masih dalam masa iddah).
  2. Perkawinan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang.
  3. Perkawinan dengan wali yang tidak sah/tidak berhak.
  4. Perkawinan tidak dihadiri 2 orang saksi.
  5. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum/dengan paksaan.
  6. Perkawinan yang dilangsungkan karena terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
  7. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan yang ditentukan.

Alamat Lengkap

Scroll to Top