PERMOHONAN PERTIMBANGAN HUKUM

 

Seksi Perdata dan Tata Usaha dapat menerima permohonan dan memberikan pertimbangan hukum, yang ruang lingkupnya adalah sebagai berikut:

  1. Pertimbangan Hukum Perdata meliputi pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion/LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan Audit Hukum (Legal Audit) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata atau potensi adanya klaim/ tuntutan dari pihak lain dalam rangka Penyelamatan Keuangan/Kekayaan Negara.
  2. Pertimbangan Hukum Pemulihan dan Perlindungan Hak meliputi pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) dan Audit Hukum (Legal Audit) dalam menghadapi permasalahan Hukum Perdata dalam rangka Perlindungan atau Pemulihan Keuangan/Kekayaan Negara.
  3. Pertimbangan Hukum Tata Usaha Negara meliputi pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion/ LO), Pendampingan Hukum (Legal Assistance/LA) di
    Bidang Bidang Tata Usaha Negara, dalam hal akan/telah menerbitkan Keputusan TUN dan/atau Peraturan dalam rangka menegakkan Kewibawaan Pemerintah.

Setiap Pertimbangan Hukum yang diberikan oleh JPN Kejaksaan Negeri Bengkayang harus dilakukan secara optimal, obyektif dan sebatas yuridis formal. Sehingga setiap permohonan akan terlebih dahulu ditelaah yang keputusan untuk diberikannya pertimbangan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan JPN Kejaksaan Negeri Bengkayang.

Pemohon dapat mengisi isian formulir di bawah ini dengan turut melampirkan Surat Permohonan.

 

Alamat Lengkap

Scroll to Top