Potret Reformasi Birokrasi yang Dilakukan Bidang Pengawasan Kejati Kalbar

Reformasi birokrasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Transformasi paradigma dan nilai tidak hanya lagi menjadi kalimat retoris di spanduk ataupun himbauan. Hal tersebut telah mulai dielaborasi ke dalam program dan ranah kebijakan yang lebih konkret.

Setidaknya, hal tersebut dapatlah tergambarkan melalui kegiatan Inspeksi Umum yang dilaksanakan Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Kantor Kejaksaan Negeri Bengkayang. Tim Inspeksi yang dipimpin langsung oleh Bambang Dwi Handoko, S.H yang saat ini menjabat sebagai Asisten Bidang Pengawasan Kejati Kalbar, tidak hanya memberikan penilaian saja. Tim Inspeksi juga bertindak sebagai Katalis yang memberikan solusi terhadap setiap dinamika dan tantangan yang ada pada reformasi birokrasi di tubuh Kejaksaan.

Inspeksi Umum yang dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 13 Februari 2019 tersebut merupakan potret peralihan fungsi pengawasan yang dulunya diasosiasikan dengan “watchdog” menjadi in house consultant. Langkah ini sangat penting dalam rangka menciptakan new public management.

Tantangan reformasi birokrasi menjadi trend dalam pembicaraan birokrasi dunia. Bagaimana tidak, saat Indonesia masih disibukkan dengan agenda Revolusi Industri 4.0, sedangkan Jepang baru saja merilis Society 5.0.

Dalam kegiatan Inspeksi Umum tersebut, Asisten Bidang Pengawasan Kejati Kalbar, memberikan arahan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkayang untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi, secara khusus dalam rangka pelayanan publik.

“Agenda perwujudan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan tantangan bagi kita semua, setiap insan Adhyaksa harus memiliki komitmen yang sama. Sebagai bentuk Reward and Punisment, bagi Satker yang dapat mewujudkan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, akan terdapat penyesuaian tunjangan kinerja. Untuk itu diperlukan juga inovasi dan adaptasi teknologi untuk mewujudkan Kejaksaan yang modern dan profesional”, Aswas dalam arahannya.

Asisten Bidang Pengawasan Kejati Kalbar yang didampingi Kejari Bengkayang Memberikan Arahan dalam Inspeksi Umum di Kejari Bengkayang

WBK/WBBM sendiri merupakan elaborasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan 3 (tiga) target pencapaian, di antaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Bagikan Ke :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top