TIM UPP Saber Pungli Giatkan Sosialisasi

Menindaklanjuti Keputusan Bupati Bengkayang Nomor: 178/ITKAB/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Bengkayang, TIM UPP Saber Pungli Kabupaten Bengkayang mengadakan kegiatan “Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar di Wilayah Kabupaten Bengkayang pada Kamis, (31/10) yang dipusatkan di Aula II Lantai V kantor Bupati Bengkayang.

Kegiatan langsung dibuka oleh Plt. Bupati Bengkayang Agustinus Naon, S. Sos, yang dalam sambutannya mengharapkan setiap penyelenggara negara untuk melaksanakan prinsip good and clean government pada setiap satuan kerja.

Bupati Bengkayang bersama Forkopimda dan Undangan pada Kegiatan TIM UPP Saber Pungli Kabupaten Bengkayang.

“Reformasi birokrasi menuntut penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan yang prima dengan mewujudkan prinsip good and clean government,” Bapak Agustinus Naon, S. Sos dalam arahannya.

Dalam kesempatan tersebut Plt. Bupati Bengkayang juga memberikan ilustrasi nyata terkait dengan perbedaan kedisiplinan dalam menyelenggarakan pelayanan petugas imigrasi di perbatasan Indonesia dan Malaysia.

Pada kesempatan pertama sosialisasi, AKBP NB. Darma,S.I.K, M.H. berbagi informasi dan pengetahuan dari sudut pandang institusi Polri. Pada kesempatan selanjutnya Kejaksaan Negeri Bengkayang yang diwakili Plh. Kajari Bengkayang Dudy Ritoko, S.H, menyampaikan urgensi dan kerangka aksi reformasi birokrasi dengan pendekatan kebijakan. Berikut substansi yang disampaikan Dudy Ritoko, S.H yang saat ini menjabat Kepala Seksi BB & BR Kejari Bengkayang:

Pembangunan Sistem dan Budaya Birokrasi Anti Korupsi dengan pendekatan Kebijakan yang Disampaikan Kasi BB & BR Kejari Bengkayang.

Ketua PN Bengkayang, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H, pada kesempatan terakhir menegaskan dibutuhkannya komitmen bersama untuk menyelenggarakan pelayanan publik anti pungutan yang tidak diperkenankan Undang-undang.

Pelayanan dan Penyelenggaraan Berbasis Elektronik yang Dilakukan PN dan Kejari Bengkayang.

“Komitmen untuk mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik anti pungutan yang tidak diperkenankan Undang-undang adalah sebuah keharusan. Transparansi terkiat syarat-syarat administratif harus dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat, hal tersebut merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas  menuju WBK-WBBM harus juga diikuti dengan deregulasi dan debirokratisasi dengan menghadirkan layanan berbasis elektronik yang dapat memangkas ruang untuk melakukan tindakan curang,” Ketua PN Bengkayang menjabarkan.

Bagikan Ke :

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Scroll to Top